RsR03OXKprFYFYu0om77Y6wIQ3pWugDcZVCWiITX

Aplikasi Baru Buat Pencairan Bujet di Gunungkidul Melar

Aplikasi Baru Buat Pencairan Bujet di Gunungkidul Melar

Penerapan aktivitas punya Pemkab Gunungkidul sempat terhalang karena ada peraturan baru yang terkait dengan pengendalian keuangan dari pemerintahan pusat. Mengakibatkan, program yang semestinya dikerjakan mulai awalnya tahun harus melar sampai minggu ke-3 Januari baru dapat terwujud.

Kepala Tubuh Keuangan dan Asset Wilayah (BKAD) Gunungkidul, Saptoyo menjelaskan, ada proses migrasi untuk aplikasi keuangan wilayah pada awal tahun. Ini juga berpengaruh pada penerapan program aktivitas yang tercantum pada Bujet Penghasilan Berbelanja Wilayah (APBD) di 2021. "Umumnya awalnya tahun bisa jalan, tetapi saat ini baru memulai dikerjakan pada 20 Januari kemarin. Terang ini melar sekian hari," kata Saptoyo ke reporter, Senin (25/1/2021).

Ia menerangkan, aplikasi pengendalian keuangan yang diperkembangkan Pemerintahan Pusat dinamakan Mekanisme Info Pemerintahan Wilayah (SIPD). Semua pemerintah mulai dari propinsi, kabupaten atau kotamadya diharuskan memakai aplikasi itu.

Keadaan ini sebagai hal yang baru karena pada penerapan penggelolaan keuangan di beberapa tahun awalnya tergantung masing-masing wilayah. Menurutnya, ada yang telah memakai aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri, tetapi ada pula wilayah yang meningkatkan aplikasi secara berdikari.

"Secara arah karena ada SIPD baik karena kontrol dan penggawasan dapat semakin baik karena telah ada pada sebuah basis. Tetapi permasalahannya, aplikasi baru itu tetap perlu pembaruan hingga punya pengaruh pada proses data input untuk penerapan aktivitas," ucapnya.

Saptoyo mengutarakan, beberapa permasalahan yang ada salah satunya akses pada aplikasi yang kerap kali eror saat di akses di jam repot. Dan dari segi pola belum prima hingga masih tetap ada data yang tidak dapat diinputkan. "Terang benar-benar punya pengaruh karena aktivitas yang dipunyai pemkab jadi melar karena bujet tidak dapat dicairkan," bebernya.

Meskipun begitu, ikat ia, persoalan pada migrasi di aplikasi baru telah ditangani karena ada surat selebaran terkini dari kemendagri yang membolehkan pemkab memakai aplikasi lain untuk pengendalian keuangan. Namun, toleran ini cuma memiliki sifat sementara dan pemkab masih tetap diharuskan data input ke SIPD. 

"Kami balik memakai aplikasi lama, yaitu Mekanisme Info Keuangan Pemerintahan Wilayah [SIKPD]. Ya jika tidak memakai aplikasi lama kembali, saya tidak paham kapan proses pencairan keuangan untuk aktivitas dapat dilaksanakan," ucapnya.

Hal tidak berbeda jauh diutarakan oleh Kepala Tubuh Rencana Pembangunan Wilayah (Bappeda) Gunungkidul, Sri Suhartanto. Menurutnya, sempat terjadi permasalahan pada migrasi ke aplikasi SIPD yang berpengaruh pada melarnya aktivitas yang dipunyai OPD. Untuk perasmalahan ini telah ada diskusi dengan Direktorat Jenderal Keuangan Wilayah.

"Untuk aplikasi dari pusat, kami benar-benar memberikan dukungan. Tap benar ada pembaruan hingga untuk saat ini, masih dibolehkan memakai aplikasi lain supaya aktivitas dapat terus djalankan," ucapnya.

Related Posts
SHIDIQ KETUA OSIS
Saya shidiq. Sedang mengelola blog Ddrip.co.

Related Posts

Posting Komentar